Jakarta, Padasukatv.com.– KH. Aqil Siradj, mantan Ketua Umum PBNU dan kini menjadi Ketua Lembaga Persahabatan Ormas Islam (LPOI), mengkritik larangan Buka Puasa Bersama yang baru saja dirilis oleh pemerintah. Kiai SAS, sapaan akrab KH Said Aqil Siradj kebijakan tersebut dinilai cukup refresif. Demikian dikatakan Kiai SAS dalam acara Tadarus Kebnagsaan dan Penyusunan Road Map Kepemimpinan Muslim Indonesia. Acara yang diikuti oleh 25 ormas Islam tersebut berlangsung di Hotel Royal, Kuningan.
Dalam keterangannya Ketua Umum LPOI KH Said Aqil Siradj mengatakan kesetiaan ormas Islam terhadap Pemerintah tak perlu diragukan.
“Bapak Ibu yang terhormat, kesetiaan dan komitmen kebangsaan ormas-ormas Islam Indonesia terhadap pemerintahan yang sah dan ketaatan terhadap regulasi nasional, tak perlu diragukan lagi. Namun demikian kritik konstruktif tak boleh diabaikan dan dianggap tak berarti,” kata Said Aqil dalam pidatonya dalam acara tadarus kebangsaan di Hotel Royal Kuningan, Jakarta Selatan, Sabtu (25/3/2023).
Kiai SAS menyebut kritik dari ormas Islam seharusnya juga diperhatikan oleh pemerintah. Menurutnya, kebijakan pemerintah terkait larangan buka puasa bersama merupakan bentuk ‘over-intervensi’ atau campur tangan berlebihan negara dalam kehidupan keagamaan.
“Berbagai praktik ‘over-intervensi oleh pemerintah’ atas ruang-ruang kehidupan keagamaan, yang selama ini menjadi
domain para pemimpin agama dan ormas-ormas keagamaan, dicoba diambil alih dan dicoba dipaksakan (sengaja tau tidak sengaja) melalui intervensi kebijakan yang cenderung dan disinyalir cukup represif secara psikologis bagi umat,” ujar Said.
“Hal Ini harus diluruskan kembali. Fakta pelarangan buka puasa bersama, meskipun sudah ada penjelasan, rencana pembentukan komisi fatwa dan lain-lain, sangat menimbulkan kegaduhan dan pada saatnya akan melahirkan distrust umat bila dibiarkan terus terjadi,” imbuhnya
