Jakarta – Anggota Komisi IX DPR dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa, Arzeti Bilbina meminta proses evaluasi Program Makan Bergizi Gratis (MBG) harus terus dilakukan. Langkah ini untuk menjaga kualitas program MBG dari proses penyediaan bahan hingga penyajian di lapangan.
“Kita berharap proses pengawasan dan evaluasi program MBG yang telah berjalan terus dilakukan agar kualitas program sesuai dengan tujuan awal. Berbagai kekurangan baik dari sisi kecukupan gizi maupun variasi hidangan harus segera diperbaiki,” ujar Arzeti Bilbina, Rabu (8/1/2025).
Arzeti mengatakan program MBG dirancang dengan tujuan meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia utamanya anak di usia sekolah. Saat ini MBG telah berjalan secara bertahap di berbagai daerah. “Secara umum program ini berjalan dengan relatif baik meski di sana sini masih ada kekurangan yang masih dalam batas kewajaran. Hanya saja kekurangan ini harus segera diperbaiki karena MBG merupakan program yang menjadi unggulan dari Presiden Prabowo,” katanya.
Dia mengungkapkan beberapa kekurangan tersebut di antaranya terkait tidak adanya susu, variasi lauk yang tidak menarik untuk usia anak, hingga kesiapan dapur yang belum sepenuhnya sempurna. Menurutnya kekurangan ini harus menjadi catatan bagi Badan Gizi Nasional agar segera dilakukan perbaikan. “Jika perlu Badan Gizi Nasional menyediakan call center untuk menerima masukan dan laporan masyarakat terkait pelaksanaan MBG di berbagai daerah,” katanya.
Legislator asal Dapil Jatim I ini meminta masyarakat tak segan melapor jika menemukan penyelewenangan dalam pelaksanaan MBG. Laporan penyelewengan bisa disampaikan ke pihak sekolah, Dinas Pendidikan atau ke Komisi IX DPR RI. “Laporan akan kami tindaklanjuti dengan melakukan investigasi dan jika diperlukan, akan mengambil tindakan tegas,” pungkasnya.
Untuk diketahui Program MBG ini telah dilaksanakan pertama kali pada Senin, 6 Januari 2026 di 26 provinsi. Juru Bicara Kantor Komunikasi Kepresidenan Dedek Prayudi mengungkapkan program MBG ini belum bisa dibagikan ke 3 juta orang seperti target awal pada hari pertama. Sebab, program ini dilakukan secara bertahap. Sebanyak 190 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang beroperasi di hari pertama, baru mampu memenuhi 600.000 orang di kota -kota besar di 26 provinsi. SPPG akan ditambah untuk memenuhi kebutuhan anak bergizi gratis untuk ibu hamil, ibu menyusui dan anak balita. Teknis distribusi akan disesuaikan dengan kondisi wilayah masing-masing. Direncanakan, awal Maret sudah beroperasi 937 SPPG yang melayani 3 juta orang.
